TINJAUAN YURIDIS EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Ekspansi usaha melalui kegiatan aksi korporasi dalam pelaksanaannya harus dibatasi dengan adanya rambu-rambu melalui peraturan perundangan atau regulasi sebagai batasan. ... Pemerintah …
A. Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 50 B. Implikasi Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
1 ideologi aktor dan persepsi masyarakat terhadap dampak pertambangan pasir di pedesaan gunung galunggung actor ideology...
ABSTRAKUndang-undang No. 23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3) Inkonsistensi …
KAJIAN PENGARUH UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PERTAMBANGAN INDONESIA 1 Afroza Pratiwi, Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya, afrozapratiwi@gmail 2 Wini Dwi Anggraini, Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya, winidwi.anggraini@yahoo ABSTRAK Sistem perjanjian Kontrak Karya (KK) pada …
emukanpengertian hukum pertambangan mineral dan batubara. Namun, untuk memahami1 Salim HS., "Hukum Pertambang. pengertian hukum pertambangan, khususnya hukum …
MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Oleh: Ade Adhari; R.B. Sularto; Budi Gutami Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang-Semarang Abstrak Maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di
analisis dan evaluasi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batubara berdasarkan putusan mahkamah konstitusi pusat pemantauan pelaksanaan undang -undang badan keahlian sekretariat jenderal dpr ri 2022 i pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang
Perubahan besar terjadi sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan. …
Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. ... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Minyak dan Gas Bumi. ... Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, …
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. Glosarium. Tematik. Perwakilan. Login ... PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Peraturan ...
Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum …
Pertambangan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan ... dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 11 Tahun 2008 BAB 1, Pasal 1, point 7) . ... 2006), yaitu : 1. Terserapnya tenaga kerja, 2. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, sebuah badan atau perorangan apabila ingin melakukan aktivitas pertambangan di suatu daerah harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh; Download : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 PDF
Pertambangan Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiaatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pertambangan.
undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara law of the republic of indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal …
dicantumkan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki sifat kooperatif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci: Pertambangan, Bentuk, Perusahaan. ... Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara Kajian Filosofi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h. 60.
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN Centre for Energy and Mining Law Studies RUU Cipta Kerja Sektor Minerba, UU Minerba, dan RUU Minerba NO UU RUU Cipta …
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Beranda. Subjek. Jenis. Tahun. ... Dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun …
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, ... Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343); -3- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
2017. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku …
A. UNDANG-UNDANG. UUD 1945; UU Gangguan (Hinderordonnantie) 1926; ... PERMEN ESDM Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembuatan Dan Pemanfaatan Briket Batubara Dan Bahan Bakar Padat Berbasis Batubara; ... Keputusan Menteri ESDM Nomor 0057 K/40/MEM/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor …
Authors. Karla Kalangi Abstract. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa manfaat atau kegunaan analisis  mengenai  dampak lingkungan  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup dan bagaimana  pengaturan  AMDAL  tentang  eksploitasi  pertambangan menurut  …
2006: Undang-undang (UU) NO. 17, LN.2006/NO.93, TLN NO.4661, LL SETNEG : 60 HLM: Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan: ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2006.
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama MATERI ... merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK …
Buku hukum pertambangan ini menyajikam Undang-undang tentang pertambangan dalam berbagai bentuk seperti batu ... IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama. a. Hak Pemegang IPR Pemegang IPR sesuai pasal 69 UU No. 4 Tahun 2009 mempunyai hak-hak sebagai berikut: 1 ...
Masyarakat dan rakyat Indonesia telah mengetahui dan memaklumi, bahwa, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan diantara pasangan yang berbeda agama atau iman adalah dilarang, tetapi dengan adanya penjelasan dari pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, seakan-akan perkawinan beda agama dibolehkan …
berpotensi rusaknya lingkungan dan jarak lokasi tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman warga sekitar yang dapat membahayakan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 2 menegaskan bahwa asas dan tujuan peraturan tersebut untuk manfaat, keadilan, dan
Undang-Undang (Perppu) Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan yang mengakhiri berlakunya Indische Mijn Wet (IMW) 1989. ... (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan ... Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 148. 13 Ibid, hal. 266 14 Ibid, ...
Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2022 Tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir: Tentang: Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir: Singkatan-Jenis: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 52: Bidang Hukum: Ketenaganukliran: Bentuk: Rilis: Tempat Penetapan: Jakarta: Tahun: 2022: Sumber-Tanggal Penetapan: 12/12 ...
Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun permasalahannya ketika …
pertambangan mineral dan batubara. Diawali pada masa orde baru dan sebelum diberlakukannya undang-undang mengenai otonomi daerah dimana pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1967 dengan menerapkan sistem kuasa pertambangan dan kontrak karya atau kontrak pengusahaan.
1959 membatalkan hak-hak pertambangan, dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 1960 merupakan ... lahirnyaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang …
Namun regulasi yang ada justru tidak mencantumkan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan itu. Dalam UU yang lama, pemurnian paling lambat 5 tahun sejak terbitnya undang-undang. Seharusnya semua …
Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, …
NOMOR: 045 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR BOR, LlMBAH LUMPUR DAN SERBUK BOR ... Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi; 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... 8. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor …
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 44, LN. 1960 No. 133, TLN. No. 2070, LL SETNEG : 24 HLM: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 1960.